Dia menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa di DLH sebelum dirinya menjabat sebagai Kadis DLH.
"Baru 15 pertanyaan sebatas tupoksi dan langkah saya ke depan. Masalah yang ada di DLH juga sebelum saya menjabat," kata dia.
Kejati Lampung pada Selasa tanggal 4 Oktober 2022, melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi sebanyak tujuh orang terkait tindak pidana korupsi pemungutan retribusi sampah pada DLH Bandarlampung Tahun 2019-2021.
Tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejati Lampung itu pada tanggal 20 September 2022 lalu telah resmi menaikkan status penanganan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : Print-07/L.8/Fd.1/06/2022 Tanggal 09 Juni 2022.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung dalam perkara tersebut tidak memiliki data induk wajib retribusi sesuai dengan penetapan dari Kepala Dinas (Kadis) sehingga tidak diketahui potensi pendapatan riil (nyata) dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Bandarlampung.