LAMPUNg BARAT, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat menaikkan status kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pekon ke penyidikan.
Bimtek tersebut diselenggarakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Barat pada 2021 lalu. Dalam kasus tersebut, Kejari telah memeriksa 40 orang saksi.
Kepala Kejari Lampung Barat, Riyadi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan kegiatan bimtek yang dilaksanakan 26-29 Mei 2021 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Pekon (desa) di bidang pemerintahan pekon.
“Apdesi Lampung Barat memutuskan bekerja sama dengan Lembaga Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan Daerah (Puspimda) salah satu organisasi kemasyarakatan di Kemendagri bukan melalui BKAD (Badan Kerjasama Antardesa) yang bertugas mengelola kerja sama antardesa dalam hal mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antardesa,” kata Riyadi, Kamis (17/2/2022).
Kajari mengungkapkan, kegiatan bimtek tersebut diikuti 124 pekon dari 15 kecamatan. Masing-masing pekon membayar uang sebesar Rp10 juta dari dana desa.