MALANG, iNews.id - Mantan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang diduga menyelewengkan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Terduga pelaku berinisial ASP, warga Kecamatan Tumpang, diduga telah menyelewengkan dana BPNT sejak 2017 hingga 2022.
Kasatreskrim Polres Malang, Iptu Wahyu Rizki Saputro, mengaku tengah mendalami dugaan tindak pidana tersebut. Pihaknya, kata dia, telah memeriksa saksi-saksi hingga mengumpulkan bukti untuk dalam proses penyelidikan.
"Saksi yang sudah kami periksa sudah 40 orang, meliputi teman-teman pendamping PKH yang lain, Camat Tumpang, Kepala Desa Tumpang, dan terduga pelaku," ujar Wahyu Rizki Saputro melalui pesan singkat, Selasa (28/2/2023).
Sejumlah bukti juga telah diamankan seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan data pembayaran BPNT. "Bukti-bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Malang di antaranya dokumen-dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) PKH dan data bayar BPNT," ujarnya.
Selain itu, Wahyu mengaku telah menyurati Inspektur Kabupaten Malang untuk permohonan penghitungan kerugian keuangan negara.
"Selanjutnya kami akan koordinasi dan meminta keterangan ahli perbendaharaan negara dan akan melaksanakan gelar perkara. Untuk penetapan tersangka belum. Masih menunggu pelaksanaan gelar perkara," katanya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti, membenarkan pihaknya diminta Polres Malang untuk melakukan audit keuangan negara dari dana BPNT yang diduga diselewengkan oleh mantan pendamping PKH Kecamatan Tumpang, ASP.
"Investigasi kami terkait dugaan kerugian uang negara yang diselewengkan, dan saat ini masih berproses. Belum final," kata dia.