Bahkan, kata Nawardi, seharusnya untuk setiap kampung/RT/RW bisa dianggarkan 30 persen. "Masih layak sebenarnya, tapi coba bertahap dulu. Awal Rp1,8 triliun, lihat progresnya, bisa kita naikkan," ujarnya.
Sata hal yang pasti, kata ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu, lompatan gagasannya tersebut butuh komitmen bersama, termasuk antara Pemkot dan DPRD Surabaya.
Apalagi, Nawardi juga yakin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya masih bisa dinaikkan. "Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah," katanya.
Padahal, Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi dilihat dari APBD-nya jauh sekali. "Jakarta sampai Rp89,44 triliun. Surabaya yang nomor dua hanya Rp10,3 triliun. Ini jauh sekali," ujarnya.
"Seharusnya, minimal Surabaya itu APBD-nya 30 persen dari Jakarta, PAD-nya juga. Tapi kan masih jauh sekali,” kata ketua Forum RT/RW Surabaya tersebut.