SURABAYA, iNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan itu berlaku bagi seluruh ASN dan karyawan di lingkungan Sekretariat DPRD Jatim.
Langkah berani ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi dan penghematan energi secara masif, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Meski mayoritas pegawai menjalankan tugas dari rumah, proses administrasi di gedung wakil rakyat tersebut dipastikan tidak lumpuh. Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya petugas keamanan dan sejumlah resepsionis yang tetap bersiaga di garda terdepan.
Hal ini dilakukan agar alur surat masuk dan koordinasi mendesak tetap berjalan normal, meskipun aktivitas perkantoran secara fisik dialihkan ke ruang digital.
Kebijakan WFH ini bukan berarti hari libur bagi para pegawai. Pihak Sekretariat Dewan memberlakukan pengawasan ketat dengan sistem absensi mandiri sebanyak tiga kali, yakni pada pagi, siang, dan sore hari.
Kabag Umum Sekwan DPRD Jatim, Ariful Bhuana menjelaskan, koordinasi pekerjaan tetap dilakukan secara intensif melalui ruang virtual.
"Para pegawai dilarang keras bepergian selama jam kerja. Koordinasi pagi dilakukan melalui Zoom Meeting sesuai bidang masing-masing untuk memastikan target pekerjaan tetap tercapai," ujarnya.
Selain WFH, kebijakan ini juga mencakup imbauan penggunaan transportasi umum bagi pegawai guna menekan emisi dan konsumsi BBM. Pengaturan penggunaan air di area kantor pun kini diperketat demi efisiensi maksimal.