Sehingga, kata dia bisa saja di maskapai tersebut dipasang alat-alat canggih untuk memotret kondisi dalam negeri Indonesia. Bila itu benar, ungkap Kiswadi, sama saja, pemerintah telah menggadaikan kedaulatan udara dalam negeri ke tangan asing.
"Sekarang kalau di pesawat itu dipasangi alat-alat canggih, apakah pemerintah tahu. Terus terbang di udara Indonesia, dari atas kondisi geografis dalam negeri di ambil gambarnya apa tahu kita. Atas dasar itulah petisi ini lahir," ujarnya.
Kiswadi tak memperdulikan adannya anggapan bila apa yang dilakukannya ini sebagai bentuk ketakutan yang berlebihan. Menurut Kiswadi, apa yang dilakukannya ini memang benar-benar sebagai bentuk ketakutan. Kalau negara memenuhi fungsinya sebagai alat pengayom.
"Jadi tolonglah pemerintah untuk membatalkan izin maskapai asing masuk. Harga tiket yang menggila mestinya pemerintah memiliki satu kebijakan yang tegas untuk menekan harga tiket turun. Bukan malah menginjakkan maskapai asing terbang bebas di kedaulatan udara Indonesia," ujarnya.
Kiswadi menargetkan 1 juta orang yang menandatangani petisi yang akan disebarkan melalui media sosial. Setelah satu juta tanda tangan berhasil dikumpulkan, petisi itu akan diserahkan pada pemerintahan.
"Semoga pemerintah sadar bila kebijakan mengizinkan maskapai asing terbang di kedaulatan udara Indonesia itu adalah salah besar," katanya.