"Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang," ujarnya.
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
"Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi," katanya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.
"Saya minta minimal Rp1 trilin disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.