Pemkot Solo telah mengajukan peninjauan kembali putusan (PK) dan ditolak Mahkamah Agung berdasarkan putusan No:29-PK/TUN/2007 dan No:478-PK/PDT/2015, sehingga terbit penetapan perintah pengosongan paksa dari Ketua PN Surakarta No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt tanggal 21 Pebruari 2020.
“Sehingga secara hukum sengketa Sriwedari telah selesai, yakni tinggal serah terima dari pengadilan kepada ahli waris,” katanya.
Sebelumnya, Pemkot Solo bakal mempertahankan kawasan Sriwedari sebagai ruang publik. Lokasi nantinya tetap bisa diakses oleh banyak orang. "Pokoknya kami berproses dulu sesuai aturan yang ada," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Lahan Sriwedari yang berada di ruas Jalan Slamet Riyadi hingga saat ini masih menjadi sengketa antara Pemkot Solo dengan ahli waris Wiryodiningrat. Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Pemkot Solo menyelenggarakan diskusi yang melibatkan sejumlah tokoh, di antaranya Wali Kota Solo periode 2012-2015 dan 2016-2021 FX Hadi Rudyatmo (Rudy) dan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta M Jamin.
Mengenai adanya masukan agar Presiden Joko Widodo ikut turun tangan menyelesaikan sengketa lahan Sriwedari tersebut, Gibran mengatakan sejauh ini masih akan diselesaikan oleh pemda.
"Kami selesaikan sendiri saja, tetapi kemarin masukannya bagus-bagus. Yang jelas segera kami sentuh lagi, tetap dipertahankan sebagai ruang publik untuk warga, jadi untuk kegiatan warga nggak masalah," katanya.
Salah satu titik yang segera diperbaiki, yakni wilayah Segaran. Taman Segaran Sriwedari adalah kolam yang dulu menjadi tempat rekreasi Raja Keraton Solo.