REMBANG, iNews.id – Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno dan Bayu Andriyanto menyebut ada dugaan pelanggaran di 47 tempat pemungutan suara (TPS). Data itu menjadi bahan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa hukum Harno–Bayu, Nimerodin Gulo mengatakan, terdapat pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Ia mencontohkan, pelanggaran administrasi seperti kotak suara tidak disegel, kemudian pemilih ditulis hadir, tapi yang bersangkutan tidak ada di TPS.
“Dan ada banyak lagi pelanggaran administrasi lainnya. Saya berani mengajukan gugatan ke MK karena ada data, “ kata Gulo, Minggu (20/12/2020).
Terkait pelanggaran pidana, pengacara asal Pati ini menyebut adanya pemilih nyoblos sampai 2 kali. Sedangkan pelanggaran kode etik, arahnya tertuju pada KPU dan Bawaslu beserta jajaran.
“Yang pelanggaran pidana, kita akan tempuh jalur hukum. Yang kode etik akan kita selesaikan satu per satu nanti. Tapi kita fokus ke MK dulu, “ katanya.