SEMARANG, iNews.id – Kalangan legislatif Jateng merespons keras atas kebijakan Jawa Tengah dalam mendorong ketersediaan dan swasembada pangan terutama beras. Pasalnya, upaya menjaga swasembada beras itu tak tampak dalam kebijakan RPJMD Jateng.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sumanto, pemerintah selalu memberikan slogan swasembada dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun kenyataan di lapangan tak seperti slogan yang digaungkan.
Pihaknya memiliki sejumlah alasan mengkritisi kebijakan tersebut. Pertama, persoalan pangan adalah amanat dari Founding Father bangsa atau Presiden Pertama RI Soekarno. Persoalan pangan bagi rakyat adalah persoalan hidup dan mati dan itu begitu penting.
“Bagaimana itu bisa dilakukan? Dari APBD Rp 27,2 triliun, segi anggaran (urusan pertanian) paling kecil, Rp300 miliar saja kurang. Padahal mayoritas penduduk di sektor itu (pertanian),” kata Sumanto saat Dialog Prime Topic MNC Trijaya FM bertema kebijakan pertanian untuk memperkuat swasembada beras di Jateng di Gedung Berlian, Jumat (26/3/2021).
Untuk alasan kedua, sampai saat ini tidak ada riset yang benar-benar menghasilkan. Mulai dari berapa kekuatan produksi beras secara riil, kebutuhan berasnya, hingga kekuatan SDM nya. “Sampai sekarang juga tidak dihitung, tidak ketahuan riilnya. Tidak ada riset khusus soal pangan,” katanya.