Dengan banyaknya kekosongan kursi itu, kata dia, kini tengah disiapkan acuan membuat kebijakan baru. Di antaranya akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB. Seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.
"Kebijakan pemenuhan daya tampung tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan layanan akses untuk meminimalkan angka tidak melanjutkan, sekaligus upaya peningkatan IPM dalam dimensi lama sekolah," katanya.
Dia menjelaskan, sasaran untuk pemenuhan daya tampung diarahkan terbatas pada kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin) yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor biaya, dan harus mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan wilayah.