Sementara itu, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, pemecatan Yana Mulayan sesuai aturan. "Memang peraturannya seperti itu (diberhentikan secara tak hormat). Keputusan diambil karena memang aturannya seperti itu," kata Pj Gubernur Jabar.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Yana Mulyana, Kepala Dishub Kota Bandung nonaktif Dadang Darmawan serta Sekdishub Kota Bandung nonaktif Khairur Rijal menerima suap dan gratifikasi pada kasus pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) tahun 2022-2023. Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai penyelenggara negara.
Pada pembacaan dakwaan pertama untuk Khairur Rijal, jaksa mendakwa terdakwa telah menerima suap uang dan fasilitas secara bertahap sebesar Rp2.160.207.000 dari penyuap Direktur PT CIFO Sony Setiadi, petinggi PT Sarana Multi Adiguna (SMA) Beny dan Andreas Guntoro. Termasuk dari Budi Santika yang merupakan Direktur Komersil PT Marktel.
Terdakwa Dadang Darmawan dan Yana Mulyana didakwa menerima fasilitas perjalanan ke Thailand dari Andreas Guntoro dan Benny. Yana Mulyana pun mendapatkan uang Rp 100 juta dari Direktur PT CIFO Sony Setiadi.
Perbuatan terdakwa melanggar pasal 11, 12 huruf a, pasal 12B Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.