"Hasil rapat dengan provinsi rekomendasi UMK dari daerah itu harus masukl 27 November. Nanti di sana diplenokan lagi,' tutur dia.
Nanti, kata Febie Perdana, Pj Wali Kota Cimahi bisa saja merekomendasilan besaran UMK di luar hasil penghitungan yang sudah dilakukan berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023. Namun, nanti kepala daerah terancam diberikan sanksi.
"Bisa juga beda (di luar PP 51) apabila memang misalnya kepala daerah merekomendasikan usulan pekerja yang 15 persen. Hanya saja ada sanksi untuk kepala daerah yang merekomendasikan (besar UMK) di luar PP," ucap Febie Perdana.