"Kita kros cek langsung ternyata klien kami sudah dapat nilai 8 untuk pengelaman kerja. Tapi di situ tidak dimasukan, malah nilanya tetap nol saat akumalasi tes akademis," kata Edwin P. Silaban kuasa hukum dari bakal Cakades Deris Taufik Hadian, Kamis (11/11/2021).
Maraknya protes dan polemik di awal tahapan Pilkades serentak di KBB dinilai sebagai persoalan yang serius. Bahkan kasus yang muncul kali ini jauh lebih banyak dibandingkan pilkades serentak sebelumnya, sehingga menjadi preseden buruk bagi pihak panitia penyelenggara baik di tingkat desa maupun kecamatan.
"Selama KBB berdiri, baru kali ini protes yang dilakukan bakal cakades dan pendukungnya begitu banyak. Ini sinyalemen bahaya, demokrasi di tingkat desa bisa rusak karena tidak jelasnya aturan yang diterapkan, sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal," kata tokoh pendiri KBB, Asep Ahmad Suhardi.
Untuk itu, dirinya meminta Plt Bupati Hengki Kurniawan segera memanggil Asisten 1 Bidang Pemerintahan selaku panitia Pilkades tingkat kabupaten dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Ini terkait dengan pendapat miring soal Perbup No 10 tahun 2021 yang mengatur seleksi calon kepala desa.
"Untuk menghentikan kekisruhan pascatesting para bakal cakades seyogyanya komando instruksi pilkades diambil alih oleh Plt Bupati. Komisi I DPRD KBB juga harus berani memanggil panitia pilkades untuk minta klarifikasi," ujarnya.