BANDUNG BARAT, iNews.id - Kekisruhan mewarnai tahapan awal pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bandun Barat (KBB) yang akan digelar di 41 desa. Ironisnya munculnya polemik ini sudah terjadi di awal-awal tahapan, yang baru saja menggelar tes akademis bagi bakal calon kepala desa.
Sejumlah aksi protes di antaranya seperti yang dilayangkan masa pendukung bakal Cakades Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Deri Sulaeman. Mereka meminta transparansi hasil penilaian tes akademis dibuka ke publik dan meminga Perbup 10/2021 ditinjau ulang karena hanya menguntungkan incumbent.
Kemudian muncul juga polemik di Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas. Bahkan kuasa hukum dari bakal calon kepala desa, Reni Nuraeni, akan mendaftarkan gugatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) setempat, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan atas ketidakpuasan persoalan Pilkades tersebut karena ada kejanggalan dalam penetapan bakal cakades menjadi Cakades. Bahkan Reni Nuraeni dirugikan karena akibat minim sosialisasi sehingga tidak sempat mengisi formulir tentang pengalaman kerja di birokrasi pemerintahan.
Sedangkan kisruh tahapan Pilkades di Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalongwetan, dikarenakan salah seorang bakal Cakades Deris Taufik Hadian menolak hasil nilai pengalaman kerja. Pasalnya nilai yang semestinya didapat tapi tidak dimasukkan oleh panitia sehingga tidak diakumulasikan dalam total nilai keseluruhan.