"Pilihlah ketua yang memiliki kualitas, jangan hanya karena melihat sosok istri dari Plt Bupati," tandasnya.
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Djamu Kertabudi melihat, agenda pemilihan ketua KONI dan berbagai agenda lainnya di KBB harus dikawal oleh semua pihak agar tetap on the track. Jangan sampai dalam penyelenggaraan semua hajatan tersebut menghalalkan segala cara.
Mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Sehingga semua pihak terutama unsur publik melalui kontrol sosialnya harus mengawal dan selalu mengingatkan kepada pemegang kekuasaan, agar hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam bidang apapun juga.
"Pemda KBB pernah merasakan dampaknya, karena dua pimpinan sebelumnya telah terjerat kasus gratifikasi yang memenuhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu jangan sampai terjadi lagi ke depannya, dalam bidang apapun juga," imbuhnya.
Seperti diketahui berdasarkan data dari Tim Penjaring Pencalonan Ketua KONI KBB ada tujuh balon yang mengembalikan formulir pendaftaran Ketua KONI KBB periode 2022-2026. Mereka adalah Sonya Fatmala, Asep Hendra Maulana, Agus Mulya Sutanto, Kusna Sunardi, Pieter Djuandis, Yacob Anwar Lewi, dan Muhamad Firja.