Gaduh SPMB di Jabar, Pakar Sebut Kebijakan Sekolah Maung Picu Tsunami Pendidikan

CIREBON, iNews.id – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon, diwarnai kekisruhan. Karut-marut sistem pendaftaran tahun ini bahkan memicu reaksi keras hingga munculnya istilah "Tsunami Pendidikan" dari pengamat dan pemerhati kebijakan publik.

Kritik tajam tersebut dialamatkan langsung kepada kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program "Sekolah Maung" yang digulirkannya dinilai terlalu terburu-buru tanpa persiapan matang, sehingga menjadi akar penyebab kacaunya sistem penerimaan siswa baru tahun ini.

Protes Sistem PPDB, Emak-Emak Demo Sambil Masak di Depan DPRD Jabar

Dampak dari kebijakan yang dinilai dipaksakan ini langsung memukul para orang tua wali murid. Banyak dari mereka yang kebingungan karena nama anak-anak mereka mendadak tergeser dari sistem pendaftaran.

Kondisi ini diperparah dengan rumitnya birokrasi sistem yang membuat berkas pendaftaran sulit dicabut secara sistem online. Akibatnya, para orang tua tidak bisa memindahkan pendaftaran anak mereka ke sekolah alternatif lain.

Hari Kedua Aksi Warga Gembok Gerbang SMAN 5 Bukittinggi, Protes Hasil PPDB!

"Tak sedikit orang tua yang kebingungan dengan nasib anaknya karena namanya tergeser. Sulitnya mencabut berkas untuk mendaftar ke sekolah lain menambah beban mereka yang masih terkatung-katung, sekaligus mengganggu mental calon peserta didik," ujar Pemerhati Pendidikan Cirebon, Hera Damayanti, Kamis (11/6/2026).

Server Sering Down
Sebelum polemik perubahan sistem ini mencuat, proses pendaftaran online sejak awal memang sudah dikeluhkan masyarakat. Server utama SPMB Jawa Barat dilaporkan kerap mengalami gangguan (down) dan sulit diakses saat jam-jam sibuk pendaftaran.

Kekecewaan yang menumpuk ini membuat sebagian besar orang tua calon peserta didik mulai jenuh dengan sistem digitalisasi yang carut-marut. Mereka berharap pemerintah mengevaluasi total kebijakan ini dan meminta sistem penerimaan siswa baru dikembalikan ke metode manual seperti zaman dahulu yang dinilai lebih transparan dan minim kendala teknis.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku kecewa dengan pihak panitia dan jajaran Dinas Pendidikan Jabar karena dinilai tidak kompeten dalam mengelola teknologi pendaftaran, hingga memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Dedi, kesemrawutan yang terjadi saat ini murni karena ketidaksiapan internal Disdik Jabar dalam mengoperasikan sistem aplikasi penerimaan murid baru tersebut.