"Kami tanyakan seluruhnya, tidak hanya soal tindak pidana (pemerkosaan) kepada anak-anak itu, tapi juga soal penggunaan bansos kami tanyakan dan periksa. Soal metode pembelajaran, bagaimana mekanisme pembelajaran, dan kurikulum di sana. Termasuk evaluasi yang dilakukan tempat pendidikan tersebut. Kami tanyakan seluruhnya tidak hanya fokus pada UU Perlindungan Anak," kata Kajati Jabar selaku JPU.
Dari keterangan dalam persidangan, ujar Asep N Mulyana, pesantren milik terdakwa Herry, Ponpes Tahfiz Madani Boarding School dan Manarul Huda Antapani, Kota Bandung, tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah.
"Ada beberapa (bantuan) dalam bentuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lainnya. Yang bersangkutan (Herry Wirawan) mengajukan atas nama anak-anak. Kemudian menerima (dana) bansos dan ditarik, digunakan untuk kepentingan bersangkutan (terdakwa Herry)," ujar Asep N Mulyana.
Alur penerimaan bantuan itu, tutur JPU, diajukan atas nama santriwati di pondok pesantren. Lalu, bantuan itu dicairkan melalui rekening milik para santriwati. Herry lalu mengambil dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh santriwati tersebut.
Diberitakan sebelumnya, perbuatan cabul terdakwa Herry Wirawan, ustaz atau guru terhadap korban santriwati berlangsung di beberapa tempat. Berdasarkan berkas dakwaan, pemerkosaan dilakukan Herry di pesantren, mes, apartemen, dan hotel.