“Rekapitulasi KPU Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2019 terkait Pembacaan Hasil Rapat Pleno di PPK Kecamatan Babelan, KPU Kabupaten Bekasi membela PPK Babelan,” kata Jiovano dalam keterangan tertulis yang diterima iNews.id, Kamis (9/5/2019).
Menurut Jiovano, KPU seolah setuju dengan PPK Babelan terkait Pembacaan Rekapitulasi menggunakan C1 Salinan. Padahal menurut PKPU, Pembacaan Rekapitulasi ditingkat PPK harus menggunakan C1-Hologram, agar keabsahan dan menjadi legal hukum.
“Selain itu, terjadi penggemblungan surat suara untuk DPR di Kecamatan Babelan hingga kurang lebih 300 surat suara. Sehingga menjadi kecurigaan penggemblungan suara untuk partai lain yang dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan massif) untuk tingkat DPR. Apalagi, penghitungan Rekapitulasi PPK tidak menggunakan C1 Hologram,” bebernya.
Jiovano mengungkapkan, KPU tidak mau membuka Berita Acara Penyerahan (BAP) jumlah surat suara DPR untuk PPK Babelan. Sehingga menimbulkan kecurigaan sejak awal, terkait penggemblungan surat suara di PPK Babelan.
“KPU Kabupaten Bekasi tidak mau membuka kotak untuk pencocokan C1 salinan yang dimiliki PPK, saksi dan Bawaslu untuk pencocokan di C1-Plano DPR,” ujarnya.