"Pembayaran dilakukan secara transfer kepada rekening masing-masing pekerja. Sementara, perusahaan sudah mempunyai data nomor rekening mereka (karyawan) di bagian payroll," tutur dia.
Karena itu, kata Pranjani HL Radja, perusahaan meminta pemerintah bijak menyikapi kondisi yang terjadi. Apalagi, saat ini, kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja karena perpanjangan perizinan ditunda oleh pemerintah.
"Kepercayaan buyer semakin berkurang dengan menurunnya order dan kekhawatiran para pekerja yang masih mempunyai hubungan kerja karena terancam PHK masih ada," ucap Pranjani HL Radja.
"Saat ini sudah ada (pekerja) yang dirumahkan dan tidak diperpanjang kontrak kerjanya serta persoalan air yang sangat menggangu bagi pekerja muslim saat akan melaksanakan ibadah dan terganggunya penerapan prokes," ujar dia.
PT Masterindo Jaya Abadi ini, tutur Pranjani HL Radja, sudah beroperasi sejak 1988 dan memberikan sumbangsih kepada pemerintah, terutama dalam penyerapan sumber daya manusia dan pembayaran pajak.
"Karena itu, perusahaan meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk segera memproses perpanjangan izin yang selama ini ditahan saat perusahaan mulai membayar THR 2021 yang tertunda," tutur Pranjani HL Radja.