Asep menambahkan, HMK tidak hanya meminta uang kepada pihak swasta berinisial SRJ. Dia juga diduga meminta uang ke sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Minta sendiri bahkan tidak hanya ke SRJ. Tadi kan ada pertanyaan, ada yang beberapa disegel itu, ya minta ke SKPD-SKPD itu," katanya.
Permintaan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan langsung ADK. Namun, KPK menilai tindakan itu tetap berkaitan erat dengan jabatan sang anak sebagai bupati.
Menurut KPK, HMK bisa menjalankan peran tersebut karena relasinya sebagai orang tua dari Bupati Bekasi. Status itu memberi pengaruh kuat dalam proses pengumpulan uang suap.
"Jadi kadang meminta sendiri, kadang juga menjadi perantara orang yang akan memberikan kepada ADK itu melalui saudara HMK, gitu seperti itu," ucap Asep.