"Kami menilai Polri dan Pemprov Jabar sudah tepat menaikkan status tersangka terhadap Panji Gumilang dengan berbagai bukti menistakan agama. FIM meminta polri tidak masuk angin dan terus melanjutkan rangkaian pengusutan dugaan pidana lain Panji Gumilang," ujar Carkaya.
Selain itu, tutur dia, FIM meminta pemerintah mengambil alih pengelolaan Ponpes Al Zaytun dan membersihkannya dari paham radikal dan Negara Islam Indonesia (NII). "Ribuan santri di Al Zaytun tetap dibina dan mendapatkan pendidikan dengan tenaga pengajar yang bersih dari paham NII," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah Ponpes Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jumat (4/8/2023). Puluhan kendaraan petugas memasuki area ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti lain di Ponpes Al Zaytun, setelah Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama pada Selasa (1/8/2023).
Diketahui, Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaytun, ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Pria yang juga memiliki nama lain Abu Toto itu, dijerat pasal berlapis.
Penyidik Bareskrim Polri menerapkan Pasal 156A tentang Penistaan Agama dan atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Panji Gumlang terancam hukuman 10 tahun penjara.