"Dalam rekonstruksi, semoga terungkap mengapa para tersangka menolak bantuan masyarakat untuk mengarahkan ke rumah sakit atau yankes (pelayanan kesehatan)," kata M Farhan, Selasa (4/12/2021).
M Farhan menyatakan, insiden yang memuat kejanggalan ini menjadi sorotan DPR. Bahkan, pihaknya mengagendakan pemanggilan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal Dudung Abdurachman untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut.
"Kami akan agendakan, tapi tidak akan rapat khusus membahas satu agenda itu. Tampaknya akan ada beberapa agenda penting, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit," ujar M Farhan.
Farhan juga menilai, peristiwa memilukan tersebut harus menjadi cambuk bagi institusi TNI dalam menciptakan iklim kepatuhan yang kuat dan contoh baik di masyarakat.
"Bukan masalah aturan, tapi kita mengharapkan semua personel TNI bisa mematuhi aturan hukum yang sangat jelas menyangkut penghilangan nyawa seseorang. Jadi masalahnya adalah kepatuhan hukum," tuturnya.
"Saya apresiasi keterbukaan Panglima TNI dan empati yang ditunjukkan KASAD kepada keluarga korban. Bahkan, kita bisa ikuti dan kawal bersama kasus ini. Kita tunggu pengadilan militer yang memang harus terbuka karena pelanggaran hukum yang dilakukan adalah pidana umum, bukan pidana susila atau pelanggaran kode etika TNI," ucap Farhan.