Dia menyebut seluruh petugas KPPS yang lolos akan mendapatkan haknya sesuai dengan aturan di antaranya honor sebesar Rp1,2 juta untuk ketua, dan Rp1,1 juta untuk anggota. Sebelum bertugas, para petugas KPPS itu akan mendapatkan bimbingan teknis.
Nuni mengingatkan, ada aturan yang mesti diikuti para petugas KPPS. Sebab, jika petugas KKPS tidak melaksanakan tugas dengan baik seperti curang atau tindakan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu, akan mendapatkan sanksi tegas, yakni diberhentikan secara tidak hormat.
"Diberikan peringatan jika melanggar kode etik penyelenggara pemilu, atau malakukan kecurangan dan lain-lain, bisa diberhentikan secara tidak hormat," ujar Nuni.
Dia menyebut persyaratan secara umum menjadi anggota KPPS di antaranya warga negara Indonesia, berdomisili di TPS setempat, keterangan sehat rohani dan jasmani, tidak sebagai penyalahguna narkoba, dan tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik.
Sedangkan tugas wewenang dan kewajiban KPPS, yaitu menjalankan setiap rangkaian atau tahapan pelaksanaan pemilu mulai dari mengumumkan daftar pemilih tetap, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Para petugas KPPS juga berkewajiban membuat laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara lalu menyerahkan seluruh berkasnya ke PPS, untuk selanjutnya PPS menyerahkan ke PPK hingga akhirnya diserahkan ke KPU Garut.
"Tugasnya melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Nuni.