Sebelum menjatuhkan vonis, ketua majelis hakim membacaka hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan. Hal yang memberatkan, yakni, Aa Umbara dinilai tak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
Sementara hal yang dinilai meringankan, Aa Umbara belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama menjalani persidangan. "Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan," ujar majelis hakim.
Atas putusan tersebut, majelis hakim memberikan waktu satu minggu kepada Aa Umbara dan kuasa hukumnya untuk pikir-pikir melakukan upaya hukum banding atas putusa tersebut atau menerima.
Diketahui JPU KPK menuntut Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Terdakwa Aa Umbara dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 2020.
Tuntutan tersebut dibacakan jaksa KPK Budi Nugraha dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (25/10/2021). "Aa Umbara terbukti dalam dakwaan kumulatif 1 dan 2, yakni, Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 Tindak Pidana Korupsi," kata Budi Nugraha.