Hasil dari investigasi yang dilakukan di pondok yang memiliki 4.900 santri tersebut, ujar Aan Fathul Anwar, Kantor Kemenag telah melaporkannya ke Kanwil Kemenag Jabar, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, dan Menag.
"Kami mohon masyarakat sabar menunggu terkait keberadaan Ma'had Al Zaytun. Pemerintah akan hadir di sana, termasuk MUI terkait pandangan fikih berbeda dari kebanyakan orang. Nanti akan ditelisik lebih jauh. Mohon masyarakat agar menunggu kebijakan pemerintah terhadap Al Zaytun," ujar Aan Fathul Anwar.
Sementara, Ketua MUI Indramayu KH M Syatori memastikan ajaran di Ponpes Al Zaytun melenceng jauh dari ajaran Islam umumnya. Ketidaksamaan tersebut terjadi dalam tata cara salat, puasa, dan haji. "Karena itu, MUI Indramayu mendesak pemerintah segera hadir dan menyelesaikan kemelut di Al Zaytun," kata KH M Syatori.
Diketahui, Ponpes Al Zaytun terus menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Selain karena praktik keagamaan yang dinilai tidak lazim, beberapa pernyataan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang alias Abu Toto, juga membuat geram masyarakat.
Unjuk rasa digelar massa Forum Indramayu Menggugat (FIM) itu karena pemerintah tidak kunjung melakukan tindakan tegas terhadap Ponpes Al Zaytun. Padahal, praktik keagamaan dan pernyataan-pernyataan kontroversial Panji Gumilang telah membuat masyarakat resah.
Salah satu potongan video yang tengah menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu adalah pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang mengaku sebagai komunis di hadapan para santri. Video tersebut menyebar hingga viral di berbagai media sosial (medsos) dan menuai kontroversi.