"Seolah homoligasi (perdamaian) hanya untuk melindungi diri dari kewajiban. Nyatanya gagal. Sehingga saya dan nasabah laim melakukan upaya pembatalan homoligasi yang otomatis secara ketentuan berakibat pailit," kata Atin.
Kekecewaan Atin selaku nasabah juga menguat atas kinerja kurator BHP Jakarta yang tidak melakukan pemberesan aset pailit yang sudah ditetapkan pengadilan dan tidak ada pelaporan kurator yang harus dilakukan setiap tiga bulan.
Soal kinerja kurator, ujar Atin, nasabah telah telah membuat surat mosi tidak percaya kepada kurator BHP Jakarta, kurator tambahan dan lembaga terkait lainnya.
Nasabah, ujar Atin, akan melibatkan Kepolisian untuk menelusuri aset-aset KPM. Langkah ini ditempuh lantaran diduga ada kejanggalan dalam hal pemberesan aset pailit, ditambah sebelumnya ada oknum KPM yang telah diproses hukum pidana.
"Banyak yang janggal. Belum lagi sudah ada tindak pidana. Tersangkanya dua orang telah divonis hukuman 12 dan 10 tahun. Tindak pidananya penipuan, penggelapan, juga TPPU. Malah masih ada yang DPO. Makanya kami sudah diskusi dengan kuasa hukum akan membuat laporan ke Mabes Polri. Biar nanti penyidik menelusuri permasalahan aset-asetnya, " ujar Atin.