Sebab ketika kewenangan diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pusat, justru izin semakin sulit. "Ya sebaiknya izin dikembalikan ke daerah sesuai dengan sangat otonomi daerah, jadi pengambilan kebijakan bisa cepat," ucap Dadang Suhendar.
Unjuk rasa itu diikuti oleh lima serikat pekerja dari DPC SPN, KC FSPMI, DPC SBSI 92, DPC Gobsi dan PC KEP SPSI, buruh tambang membawa sejumlah dump truk pengangkut batu tambang.
Kerumunan massa aksi dan konvoi truk menyebabkan kemacetan cukup panjang di Jalan Raya Padalarang. Buruh tambang juga melakukan aksi sweeping ke sejumlah industri pengolahan batuan kapur di Cipatat, lalu konvoi menuju Kantor DPRD.