"Provinsi Jabar memiliki 5.312 desa atau bisa dikatakan desa besar. Maka desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program Data Desa Presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang," ujarnya.
Bedi Budiman menuturkan, Komisi I DPRD Jabar telah menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar terkait permasalahan yang dihadapi desa.
Apdesi Jabar menyampaikan aspirasi, berdasarkan keterangan para kepala desa, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur jalan. Sebab selama dua tahun masa pandemi Covid tidak ada kucuran dana desa, baik dari pusat maupun provinsi lantaran dialihakan untuk program bantuan sosial.
"Pemerintah desa sangat mengapresiasi, di Indonesia hanya Pemprov Jabar yang ada bantuan provinsi (banprov) untuk desa sebesar Rp130 juta. Namun demikian alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih sangat kurang karena mengingat begitu banyak item yang menjadi alokasi dana desa dari jumlah Rp130 juta tersebut," tutur Bedi Budiman.
Apdesi Jabar, kata Bedi Budiman, ingin agar desa memiliki keleluasaan dalam melakukan alokasi anggaran karena setiap desa memiliki kebutuhan beragam. Apdesi meminta agar disesuaikan dengan kebutuhan objektif, terlebih beberapa desa masih memerlukan renovasi kantor desa dan sarana olahraga.