Terkait alokasi anggaran, kata Bedi, pemerintah desa meminta agar alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan desa diberlakukan kembali sehubungan dengan banyak jalan rusak, termasuk permohonan dana desa, selain banprov.
"Mereka akan bersyukur bila ada peningkatan dari Rp130 juta menjadi Rp200 juta pertahun secara flat. Bila ini dapat dicapai, desa akan memiliki keleluasaan untuk membangun infrastruktur, mengingat selama dua tahun masa pandemi tidak ada perbaikan sarana infrastruktur jalan desa. Sudah banyak sekali jalan desa yang rusak," ucapnya.
Selain itu, ujar Bedi Budiman, soal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah. Sehingga, memerlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa. Karena di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala perangkat desa belum dilatih, misalnya oleh Bappeda kabupaten atau kota.
"Banyak aspirasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD tertolak," ujar Bedi Budiman, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan Kuningan ini.