"Jadi untuk kepastian hukumnya, untuk saat ini setelah kami beberapa kali melakukan ekspose, selama saya di sini kurang lebih 5 bulan mendalami ternyata belum sempurna," ucapnya.
Kajari memastikan keputusan menghentikan penyidikan murni didasarkan pada pertimbangan hukum dan hasil penyidikan. Dia membantah adanya intervensi maupun unsur politik dalam penerbitan SP3 tersebut.
"Justru untuk kepastian hukum, karena kami tidak mau bolak-balik untuk menentukan," ujarnya.
Meski perkara dihentikan, Kejari Kota Bandung menegaskan SP3 bukan keputusan final yang menutup peluang penyidikan selamanya. Kasus tersebut masih dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan alat bukti baru atau keterangan saksi yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.
Abun menyatakan penyidik siap melanjutkan proses hukum apabila ditemukan fakta baru yang menunjukkan adanya perbuatan korupsi dan kerugian yang nyata.
"Dengan dihentikannya penyidikan perkara ini, status tersangka terhadap Erwin dan Rendiana gugur," ujarnya.
Diketahui, Erwin dan Rendiana sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait proyek pengadaan barang dan jasa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2025 setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan, dan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan pada 27 Oktober 2025.