Koster menegaskan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak boleh ada bayar-membayar, karena (sertifikat tanah) ini merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Koster bercerita, pemberian 69 sertifikat tanah gratis itu berawal dari Surat Keterangan Gubernur Bali pada 27 Mei 2022. Surat itu ditindaklanjuti oleh Badan Partanahan Nasional (BPN) dan Badan Aset Provinsi Bali.
Setelah diterbitkan sertifikat hak atas tanah, Koster berharap penerima tidak mengalihfungsikan dengan menggadai atau menjual ke orang lain.
"Kita doakan juga selain untuk tempat tinggal, tanah ini juga diharapkan bisa sebagai pembangkit ekonomi keluarga dengan berinovasi membuka warung di lahannya masing masing," katanya.
Kepala Kanotr BPN Bali Ketut Mangku menjelaskan, 69 sertifikat hak atas tanah itu terdiri atas 64 bidang atas nama perorangan, dan satu atas nama pura.
Selain itu ada dua atas nama Pemprov Bali, dan dua atas nama Pemkab Klungkung.