Dia meyakini persoalan belum terealisasinya program UHC terletak pada komunikasi yang belum intensif antara pemkab dengan BPJS Kesehatan. Dia optimistis kendala yang dialami bakal teratasi dalam waktu dekat.
"Mereka menanyakan ini karena khawatir tatkala pakta integritas ditandatangani, dapat berdampak negatif kepada masyarakat Bangka Barat. Jadi sebenarnya semangat sama untuk kebaikan, hanya komunikasi saja," katanya.
Bangka Barat telah menyiapkan anggaran Rp11 miliar untuk mencapai UHC. Salah satu syarat yang diatur untuk daerah menerapkan UHC, sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Anggaran Rp11 miliar ini adalah target untuk mencapai UHC, persoalan masyarakat yang belum masuk ya kita sudah sampaikan mekanismenya dengan BPJS. Begitu ada masyarakat yang sakit, baik berobat jalan atau rawat inap dengan menunjukan KTP bisa langsung gratis," ungkapnya.