8. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1. Pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.
Selain persyaratan tersebut di atas, pemohon izin trayek pemadu moda juga wajib melakukan kerjasama dengan otoritas/ badan pengelola seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan pemadu moda dari dan ke kawasan yang memiliki otorita/ badan pengelola.
Lebih dari itu, ada beberapa langkah lagi yang harus dilakukan seperti pegajuan permohonan trayek kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.