UBN memperkirakan beban biaya tambahan akan diteruskan kepada konsumen akhir melalui kenaikan harga minyak dan logistik. Dampaknya, negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, berpotensi mengalami tekanan fiskal.
Pimpinan Perkumpulan AQL itu menyarankan pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari diplomasi penyeimbang hingga penguatan ketahanan energi nasional. Diversifikasi energi dan pembangunan cadangan strategis dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, UBN menekankan pentingnya audit kontrak logistik migas untuk mengantisipasi lonjakan biaya yang dapat membebani anggaran negara.
Di tingkat masyarakat, UBN mengimbau sikap waspada dan seimbang. Pasalnya, ketegangan di Selat Hormuz berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.
"Masyarakat perlu lebih bijak dalam konsumsi energi," ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada narasi konflik berbasis sentimen sektarian. Menurut UBN, konflik tersebut lebih mencerminkan dinamika kekuasaan global ketimbang semata perbedaan ideologis.
Adapun proposal Iran mencakup 10 poin, antara lain jaminan nonagresi dari AS, pengakuan kendali Iran atas Selat Hormuz, hak pengayaan uranium, pencabutan seluruh sanksi, hingga penarikan pasukan AS dari kawasan. Proposal itu disebut telah mendapat sinyal awal dari Presiden AS, Donald Trump, untuk menjadi dasar perundingan lanjutan.