JAKARTA, iNews.id - Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan kesimpulan terkait kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Kesimpulan itu diminta berisi rekomendasi agar penanganan perkara Andrie Yunus dilakukan lewat peradilan umum.
"Kami mendorong juga kepada Komnas HAM segera mengeluarkan rekomendasi tertulis dan di dalamnya mendorong adanya suatu peradilan umum dan dalam proses ini juga memanggil Jaksa Agung," ujar perwakilan TAUD, Airlangga Julio di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).
Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, kata dia, Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk menentukan suatu peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana militer dan tindak pidana umum akan ditangani melalui peradilan militer, peradilan umum atau mekanisme koneksitas.
"Jaksa Agung menentukan ranahnya di peradilan militer, peradilan umum, atau koneksitas dan kami mendorong agar perkara ini tetap dalam peradilan umum," ucapnya.
Dalam perkara ini, Puspom TNI telah menetapkan empat prajurit dari Detasemen Markas (Denma) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. Akan tetapi, TAUD menduga pelaku penyiraman lebih dari empat orang.
TAUD mengaku telah mengidentifikasi 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Andrie Yunus. Peran pelaku juga berhasil diidentifikasi oleh tim bedasarkan hasil investigasi internal.