Terkait bantuan pendidikan, Bupati Ngada menyebut pemerintah daerah telah memiliki sejumlah program, baik dari pusat maupun daerah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan seragam sekolah.
Namun, dalam kasus ini diduga terdapat kendala administrasi. Data kependudukan ibu korban tercatat di kabupaten lain, sehingga berpotensi menghambat pencairan bantuan.
“Masalah administrasi seharusnya tidak menjadi penghambat pelayanan. Ini yang akan kami evaluasi,” ujarnya.
Bupati memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan kejadian serupa tidak terulang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Elisius Kletus Watungadha menyatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Dia menyebut, terdapat dua program prioritas di bidang pendidikan, yakni bantuan melalui PIP daerah serta intervensi pengadaan seragam sekolah bagi siswa tidak mampu.
Menurutnya, kasus siswa bunuh diri harus dikaji secara mendalam dan menjadi perhatian serius seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga sekolah dan lingkungan sekitar.