Selain itu, kata dia, surat pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 menguraikan rangkaian dokumen yang disebut sebagai dasar, yaitu Sprindik KPK tanggal 8 Agustus 2025, Sprindik KPK tanggal 21 November 2025, Keputusan Pimpinan KPK Nomor 88 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka dan Sprindik KPK tanggal 8 Januari 2026.
"Dalam perkara a quo ada tiga sprindik, Yang Mulia. Namun Pemohon hanya pernah dipanggil atas Sprindik pertama tanggal 8 Agustus 2025, yaitu sprindik yang disebut oleh Termohon adalah sprindik umum. Untuk sprindik kedua tanggal 21 November dan sprindik ketiga tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan hari penetapan tersangka, tidak pernah ada pemanggilan terhadap pemohon," kata Mellisa.
Selain itu, kata Mellisa, penetapan tersangka kliennya tak memenuhi dua alat bukti. Hal itu dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat 1 KUHAP baru. Dia menganggap, KPK tak mengantongi bukti penghitungan kerugian dalam kasus kliennya.
"Pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ucapnya.
Mellisa juga menganggap kliennya tak pernah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. Pasalnya, kata dia, kuota haji yang merupakan objek perkara, tak menggunakan anggaran negara.