Ini bukan hanya soal nominal, tapi soal paradigma pengelolaan keuangan publik.
Dalam konstruksi sosial, kebijakan ini menghadirkan kesan bahwa efisiensi negara hanya berlaku kepada masyarakat, sementara kenyamanan elite birokrasi masih dipertahankan dengan justifikasi "standar".
Padahal, esensi dari pelayanan publik adalah keadilan dalam pengorbanan dan proporsionalitas dalam hak.
Ketika rakyat diminta bersabar, hidup hemat, dan menahan konsumsi, bukankah wajar jika mereka berharap pengorbanan serupa datang dari para pengambil kebijakan?
Konsepsi Etis dari Anggaran Negara
Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan seharusnya melalui lensa etika: apakah ini memberi manfaat terbesar bagi masyarakat yang paling membutuhkan?
Dalam moralitas kebijakan publik, efisiensi bukan hanya tentang menghemat pengeluaran, tapi tentang mengalihkan sumber daya kepada mereka yang paling lemah, paling terdampak, dan paling membutuhkan kehadiran negara.