Birokrasi dan Rasa Lapar Sosial
Jika kita bayangkan sebuah meja rapat berpendingin udara di kementerian, di mana para pejabat duduk mengelilinginya sambil menikmati makanan dan kudapan senilai Rp171.000, kita harus bertanya: berapa anak miskin yang bisa diberi makan bergizi dengan jumlah uang yang sama?
Di sisi lain negeri ini, banyak keluarga marginal harus memilih antara membeli beras atau membayar uang sekolah anaknya. Di banyak pelosok, gizi buruk masih menjadi fakta.
Di ruang-ruang sempit yang dipenuhi suara-suara harapan, uang Rp171.000 bukanlah biaya makan, melainkan biaya hidup selama beberapa hari.
Analoginya sederhana: negara adalah rumah tangga besar.
Jika sang kepala keluarga-dalam hal ini birokrasi-mengalokasikan dana lebih untuk kenyamanannya sendiri, sementara sebagian anak di rumah itu masih kelaparan, maka ada sesuatu yang keliru dalam prioritas pengelolaan rumah tangga tersebut.
Standar Biaya atau Standar Keadilan?
Pemerintah berdalih bahwa angka tersebut hanyalah batas maksimal.
Namun dalam praktiknya, standar biaya acap kali berubah menjadi standar pengeluaran. Batas atas sering kali ditafsirkan sebagai target belanja, bukan rambu pengaman.