Selain kamar pidana, dalam keterangan tersebut juga tercatat sejumlah calon hakim agung lolos administrasi untuk beberapa kamar lain, dengan rincian 33 orang kamar perdata, 39 orang kamar agama, 7 orang militer, 4 orang kamar tata usaha negara, 9 kamar tata usaha negara (khusus pajak).
Kabar kelulusan Ghufron menuai sorotan. Sebab, dia sempat terbukti melanggar etik semasa menjadi pimpinan KPK. Nurul Ghufron pun dijatuhi sanksi sedang berupa teguran dan pemotongan gaji.
Majelis sidang meyakini, Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK.
Diketahui, Nurul Ghufron menyalahgunakan pengaruh dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan). Pegawai Kementan tersebut diketahui berinisial AMD dan dimutasi dari Kantor Kementan di Jakarta ke Jawa Timur (Jatim) karena usulan Ghufron.