Kinerja sektor pajak ini terbilang impresif karena mampu berbalik arah (rebound) dari kondisi April tahun lalu yang sempat terkontraksi minus 10,8 persen.
Selain pos perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut andil menyumbang pertumbuhan positif sebesar 11,6 persen dengan nilai Rp171,3 triliun.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ucap Purbaya.
Purbaya juga meluruskan persepsi pasar mengenai capaian surplus pada keseimbangan primer yang menyentuh Rp28 triliun. Purbaya menegaskan, surplus tersebut didapatkan berkat naiknya pendapatan, bukan karena adanya efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.
Faktanya, belanja pemerintah pusat justru dipacu dengan realisasi mencapai Rp826 triliun atau melonjak tajam hingga 51,1 persen yoy. Sementara itu, untuk pos Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen yoy. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi. Ini hanya satu sisi dari pemerintah, sementara swasta tetap menjadi penggerak utama,” kata dia.
Dengan demikian, menurut Purbaya porsi kontribusi langsung belanja negara melalui APBN terhadap total kue perekonomian nasional sebenarnya berada di bawah level 10 persen. Sebaliknya, sisa roda perekonomian yang porsinya di atas 90 persen murni digerakkan oleh aktivitas usaha dan investasi dari sektor swasta.