"Menteri itu pihak yang teknis. Saya diwajibkan menyusun rencana pertahanan, nah anggarannya berapa saya ajukan, presiden setuju atau tidak. Tapi presiden minta saran ke Menteri Keungan, ke Bapennas juga. Nanti ditanya juga ke menteri-menteri lain," ucapnya.
Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai 124 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp1.760 triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak ke publik.