Agung menuturkan, likuidasi terhadap entitas hulu migas yang tidak aktif dilakukan meski selama ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi menimbulkan biaya operasional maupun pengeluaran untuk direksi dan komisaris.
"Walaupun entitas hulu migas yang dormant ini selama ini tidak ada pengeluaran baik untuk operasional maupun gaji direksi atau komisaris, namun tetap kami likuidasi sebagai bagian dari upaya merapikan struktur Pertamina Group," ucapnya.
Menurutnya, capaian streamlining pada semester I 2026 telah memperkuat rantai pasok energi nasional, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat resiliensi bisnis.
Agung menegaskan, transformasi yang dilakukan Pertamina tidak berhenti pada aksi korporasi semata, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron memastikan seluruh proses streamlining dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko yang komprehensif, serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan.
Baron menambahkan, program tersebut juga mendapat dukungan dan pengawalan dari berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, auditor, Danantara, BP BUMN selaku pemegang saham, hingga serikat pekerja.
"Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan yang telah diberikan untuk memastikan program streamlining ini tidak hanya dilakukan dengan benar, namun juga mencapai value creation yang ditargetkan," tuturnya.