Trimedya membeberkan, dari sisi kemudahan investasi dengan pelayanan publik sebenarnya pelan-pelan sudah dilakukan perbaikan oleh Presiden Joko Widodo. Meski begitu kata dia, jika penurunan sektor ekonomi dan investasi dalam relasinya dengan pelayanan publik dan masih terjadi korupsi ditemukan TII, maka pembenahan secara terus menerus harus dilakukan pemerintah.
"Itu sebagai warning dan otokritik kepada kita Indonesia. Tapi kita tidak usah terlalu galau dengan apa yang disampaikan Transparency International," katanya.
Lebih lanjut Trimedya berpandangan, semestinya sembilan indikator yang dipakai TII harus disampaikan secara lebih detil agar publik bisa menilai secara utuh.
Selain itu, kata dia, daerah yang menjadi area penilaian atau survei dilakukan harus jelas. Maksudnya jangan sampai hanya satu atau dua daerah saja yang dinilai kemudian ditarik kesimpulan.
"Misalnya apakah untuk kemudahan berusaha apakah hanya di Jakarta saja atau beberapa kota. Indonesia kan begitu luas, apakah mereka (TII) itu meneliti dari beberapa kota besar di Indonesia misalnya Jakarta, Medan, Surabaya, dan Bandung atau di Jakarta saja," ucap Trimedya.