JAKARTA, iNews.id - Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 menjadi 37 dari skor 40 pada 2019 merupakan otokritik bagi partai politik dan pemerintah. Kedua aktor tersebut harus melakukan pembenahan pada sektor politik dan demokrasi serta sektor investasi dan pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan menyatakan, penurunan IPK 2020 Indonesia seperti dilansir Transparency International Indonesia (TII) merupakan hasil yang sangat disayangkan. Dalam konteks sektor politik dan demokrasi yang masih rentan terjadi korupsi, maka pembenahan serius harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan para pihak yang terkait dengan sektor tersebut.
"Untuk sektor politik dan demokrasi dalam hubungannya dengan pengusaha itu yang perlu dibenahi secara serius. Hasil CPI yang disampaikan Transparency International itu sebagai otokritik kepada kita," ujar Trimedya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (29/1/2021).
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini membeberkan, penurunan indikator Varieties of Democracy dalam IPK Indonesia 2020 kemungkinan dilihat TII karena masih terjadi korupsi sektor politik yang melibatkan beberapa aktor atau pejabat publik yang berasal dari partai politik. Bisa jadi, tutur Trimedya, dua tersangka yang dilihat oleh TII adalah tersangka Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta tersangka Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.
"Tapi kita nggak tahu apakah (kasus) Juliari Batubara dan Edhy Prabowo jadi salah satu ukuran mereka (TII). Yang bisa menjelaskan kan mereka (TII)," imbuhnya.