Simulasi apabila negara membangun 30.000 SPPG secara mandiri:
30.000 x Rp3 miliar = Rp90 triliun (belum termasuk tanah dan biaya perawatan). Dengan skema kemitraan (availability payment), negara tidak mengeluarkan belanja modal besar di awal.
APBN tidak terbebani CapEx raksasa yang berpotensi mangkrak. Negara hanya membayar insentif harian sesuai ketersediaan layanan. Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur gizi secara masif dalam hitungan bulan, bukan tahun.
Negara pada dasarnya “membeli waktu” pembangunan, sementara risiko konstruksi, pemeliharaan, dan operasional berada pada Mitra.
Dalam praktiknya, jika CCTV rusak, AC mati, atau atap bocor, Mitra yang menanggung biaya perbaikan. Jika SPPG melanggar SOP atau standar keamanan pangan, status dapat disuspend dan insentif dihentikan.
Jika terjadi Kejadian Luar Biasa (misalnya keracunan), SPPG dapat dihentikan bahkan ditutup permanen, dengan risiko kerugian investasi sepenuhnya ditanggung Mitra.