JAKARTA, iNews.id - Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang pajak kendaraan bermotor. Namun, aturan yang berlaku pada Jumat (11/4/2026) ini dinilai bisa menghambat investasi dalam negeri.
Peneliti sekaligus Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan pemerintah memiliki target 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik pada 2030.
Namun, aturan baru justru bisa menghilangkan potensi menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun, serta memangkas subsidi BBM Rp18,3 triliun per tahun.
“Insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0% menjadi tarif yang bergantung pada selera fiskal masing-masing gubernur akan merusak paritas harga yang sangat dibutuhkan untuk adopsi massal,” kata Fabby di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Inkonsistensi kebijakan dinilai berisiko mendinginkan minat konsumen serta iklim investasi pada manufaktur kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, di tengah fase pertumbuhan pasar yang masih awal.