Dia menambahkan, pemerintah telah menegaskan tenaga kesehatan yang berstatus ASN, termasuk PPPK, masuk ke dalam pos belanja pegawai tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi. Namun, kenyataannya sebagian besar tenaga kesehatan honorer (non-ASN) tercatat dalam pos belanja barang dan jasa yang berpotensi terkena dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.
Menanggapi hal itu, partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif.
"Partai Perindo akan mengawal isu-isu kesejahteraan dan penguatan kapasitas SDM kesehatan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan anggota legislatif kami di berbagai wilayah," kata Sri Gusni.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa program-program kesehatan pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan bagi SDM kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam sistem kesehatan nasional.
Partai Perindo juga menyampaikan agar para pekerja kesehatan tetap konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sambil terus berjuang bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan mengutamakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
Partai Perindo meyakini, dukungan nyata terhadap para SDM kesehatan merupakan investasi penting untuk menciptakan layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, kami percaya bahwa SDM kesehatan akan semakin kuat serta kualitas layanan kesehatan di Indonesia akan semakin meningkat," kata Sri Gusni.