Menurut Saifullah, langkah penonaktifan 15 juta PBI BPJS Kesehatan menimbulkan persoalan di lapangan. Sebab, ada peserta PBI BPJS Kesehatan yang benar-benar membutuhkan bantuan namun kepesertaannya ikut dinonaktifkan. Data dari DTSEN masih perlu disempurnakan secara terus menerus.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemensos melakukan sejumlah upaya perbaikan dan percepatan. Pertama, mempermudah reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dengan menambahkan desa/kelurahan sebagai tempat reaktivasi.
Kedua, berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk percepatan reaktivasi.
Ketiga, reaktivasi otomatis PBI Kesehatan dilakukan untuk 106 ribu penderita penyakit katrastropik (kondisi kesehatan serius seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal) agar layanan kesehatan tidak terganggu.
Keempat, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk aktif dalam pemutakhiran DTSEN, pengusulan maupun reaktivasi bansos.
"Kami juga melakukan ground check bersama BPS dan Pemda. Untuk memudahkan masyarakat menjangkau proses pemutakhiran, kami juga melakukan membuka call center 021-171 yang beroperasi selama 24 jam. Sejak bulan Februari tahun ini, kami membuka WA lapor Bansos yang juga disiapkan operator-operator untuk merespons seluruh usulan atau sanggahan dari masyarakat. Setelah kami dapat, kami serahkan ke BPS untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan disajikan kembali kepada kami dalam bentuk pemeringkatan desil 1-10 (kelompok kesejahteraan masyarakat)," tutupnya.